Imigrasi Canangkan Strategi Optimalisasi Layanan dan Infrastruktur demiWujudkan Ekosistem Digital

TANGERANG – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencanangkankan strategi optimalisasilayanan dan infrastruktur untuk mewujudkan ekosistem digital, melalui Rapat KoordinasiPimpinan Tinggi Imigrasi Tahun 2026 yang digelar di Tangerang, Kamis (22/01/2026).Mengusung tema “Optimalisasi Layanan, Penegakan Hukum, dan Infrastruktur dalamMewujudkan Ekosistem Digital Keimigrasian”, forum ini menjadi wadah penyelarasan strategitransformasi institusi dengan tujuan meningkatkan standar layanan Imigrasi dan mendukungprioritas nasional.Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Silmy Karim, dalam arahannyamenegaskan bahwa prestasi yang diraih imigrasi di tahun-tahun sebelumnya adalah buah darikerja keras dan inovasi progresif. Ia mengingatkan bahwa untuk dapat memperkuat peraninstitusi, petugas Imigrasi harus siap mengerahkan seluruh tenaga.“Kita sudah memulai dengan All Indonesia. Sistem yang mempermudah dan mempercepatperlintasan ini adalah hasil perjalanan panjang Imigrasi. Sekitar dua tahun kita berproses dalammenginisiasi dan membangun integrasi sistem dengan kementerian/lembaga lain, sekarangsudah berhasil terwujud. Saya senantiasa mengingatkan petugas Imigrasi, jangan pernah lelahuntuk memperbesar dan menguatkan peran institusi.

Kalau bisa, kita menjadi percontohan bagilembaga lain,” tegasnya.Transformasi Digital dan Modernisasi InfrastrukturPlt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa fokus utama tahun 2026adalah penyelarasan kebijakan Pemerintah dengan Program Aksi Imigrasi. Hal ini mencakuppenguatan layanan berbasis digital dan modernisasi fasilitas di pintu gerbang negara.“Tahun ini, kami berencana memodernisasi sarana dan prasarana di berbagai TempatPemeriksaan Imigrasi (TPI), termasuk penambahan unit autogate di sejumlah bandara,pelabuhan laut, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga peningkatan fasilitas Pos Lintas BatasTradisional (PLBT). Selain pemerataan fasilitas, Imigrasi juga mengusung sustainable businessprocess, dengan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui pemanfaatan panel surya di wilayahperbatasan dan 3T (tertinggal, terdepan, terluar),” ujar Yuldi.

Selain aspek pelayanan, aspek penegakan hukum menjadi pilar utama. Imigrasi berupayamenjadi garda terdepan dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) danTindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) melalui penguatan program Desa Binaan untukedukasi masyarakat. Hal ini turut menjadi pembahasan dalam Rakor 2026 selain peran imigrasidalam mendukung iklim investasi di Indonesia melalui penyederhanaan regulasi visa dan izintinggal bagi investor, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagimasyarakat di sekitar unit pelaksana teknis (UPT) Imigrasi.Penguatan Tata Kelola OrganisasiDalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian IMIPAS, Asep Kurniamenekankan pentingnya penguatan tata kelola organisasi. Asep menyampaikan perlunyamelakukan pembentukan struktur baru yang mendukung perencanaan strategis fungsi tekniskeimigrasian, mengingat beban kerja keimigrasian yang semakin bertambah.“Nanti kita akan usulkan untuk penambahan satu direktorat lagi berkaitan dengan sistem danstrategi kebijakan keimigrasian, yang berkaitan dengan penyusunan rencana program mungkinnanti bisa dikerjakan oleh direktorat tersebut,” papar Asep.Selain penguatan tata kelola organisasi, Rakor ini turut menghadirkan perspektif dari pakareksternal untuk memastikan ekosistem digital yang disasar imigrasi berjalan aman dan selarasdengan kepentingan nasional. Sandiman Ahli Madya Badan Siber dan Sandi Negara, FrizkaFerina, serta Direktur Pembinaan Ketertiban Masyarakat Korbinmas Baharkam POLRI – RudiSyafruddin, memberikan pembekalan strategis terkait pengamanan ruang siber dan sinergipenegakan hukum demi menjaga integritas data serta ketertiban masyarakat di lingkungankeimigrasian.Sebagai penutup, Silmy berpesan “Ke depan, sesuai arahan Menteri, Imigrasi diinstruksikanmelakukan penguatan ekosistem digital dan modernisasi infrastruktur. Kita harus berdiri digarda terdepan dalam mencegah TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan TPPM(Tindak Pidana Penyelundupan Manusia). Pengakuan internasional yang kita terima di tahun2025, termasuk dari Skytrax terkait pelayanan keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta yangmenjadi terbaik ke-10 di dunia, harus menjadi pelecut semangat untuk memberikan yangterbaik kepada masyarakat,” pungkas Wamen Imipas.